Mei 2019, Indonesia Siap Jadi Presiden Dewan Keamanan PBB

CNNMerdeka – Indonesia akan memegang peranan sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB sepanjang Mei 2019 dengan “UN Peacekeeping” sebagai tema besar yang akan diangkat.

Tema spesifik yang akan diangkat Indonesia selama masa presidensi adalah “Investing in Peace : Improving Safety and Performance of UN Peacekeeping.” (“Berinvestasi Dalam Perdamaian : Meningkatkan Keamanan dan Kinerja Pemeliharaan Perdamaian PBB”).

Berdasarkan urutan alfabet, setiap anggota Dewan Keamanan PBB diberikan kesempatan untuk menjabat dan memimpin selama satu bulan persidangan di dewan. Indonesia mendapat giliran tersebut pada bulan Mei, setelah Jerman yang menjabat di bulan April. Kemudian untuk bulan Juni 2019, giliran Kuwait yang akan menempati posisi tersebut.

Pemilihan tema UN Peacekeeping yang dibawa Presidensi Indonesia kiranya beranjak dari sejumlah parameter. Yakni kapasitas dan rekam jejak Indonesia dalam tema yang dipilih. Animo dan dukungan, baik di dalam negeri dan oleh anggota PBB lainnya, serta tantangan terkait dewan keamanan PBB.

Sejumlah kegiatan besar yang akan dilaksanakan selama presidensi Indonesia, dikutip dari keterangan pers dari Direktorat Kerjasama Multilateral Kemenlu RI yang dimuat Liputan6.com pada Jumat 26 April 2019, antara lain :

Sidang resmi terkait operasi pemeliharaan perdamaian dalam format open debate, yang merupakan signature even dari presidensi Indonesia. Kegiatan ini setidaknya dijadwalkan pada tanggal 7 Mei 2019.

UN Security Council Open Debate on Strenghtening the Capabilities of United Nations Peacekeepuing Operations adalah tema yang akan diambil dalam kegiatan tersebut.

Indonesia dalam format open debate juga akan menggelar sidang resmi mengenai PoC (Protection Of Civilians in Armed Conflict. Rencananya sidang ini akan berlangsung pada tanggal 23 Mei 2019. Dalam rangka 20 tahun sejak resolusi pertama mengenai PoC. Sekaligus perayaan 70 tahun Vienna Convetion.

Sidang tersebut adalah inisiatif bersama dengan UNOCHA (Badan PBB Urusan Koordinasi Kemanusiaan ). Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri rencananya akan memimpin kedua agenda Dewan Keamanan PBB, yang turut dihadiri Antonio Gutteres yang merupakan Sekretaris Jenderal PBB.

Bahas Diplomasi Budaya Hingga Palestina

Indonesia selama masa Presidensi, juga akan menggelar diskusi informal Dewan Keamanan PBB. Mengenai Palestina dalam format Arria Formula, yang dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 9 Mei 2019.

Pada diskusi ini, Indonesia mengusulkan tentang ilegal settlement di wilayah Palestina yang diduduki. Khususnya mengenai aspek kemanusiaan dan hukum. Dengan penekanan pada “Resolusi DK PBB Nomor 2334 tahun 2016 tentang Pemukiman Israel di Teritori Palestina termasuk Yerusalem Timur, yang diduduki sejak 1967.”

Selain itu, Indonesia juga akan menyelenggarakan Pertunjukan Budaya dan Resepsi Diplomatik. Kegiatan ini akan diadakan pada tanggal 30 Mei 2019. Penyelenggaraan kegiatan ini juga akan dimanfaatkan untuk menunjukan kekayaan budaya Indonesia, yang akan di Dewan HAM periode 2020-2022. Indonesia rencananya akan menghadirkan tim Tari Saman Gayo beranggotakan 15 orang penari.

Di Markas Besar PBB, Indonesia juga akan menyelenggarakan pameran foto, yang merupakan side event presidensi. Pameran ini akan berlangsung selama dua pekan, mulai dari tanggal 6 Mei – 17 Mei 2019.

Pameran foto ini akan mengambil tema “Investing in Peace” yang akan menampilkan kontribusi untuk perdamaian dunia dan pengembangan Hak Asasi Manusia (HAM).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *