Tim Direktorat PP LHKPN KPK Datangi Kantor DPRD DKI Jakarta

CNNMerdeka – Tim Direktorat PP LHKPN KPK ( Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi ) menjemput bola dengan mendatangi kantor DPRD DKI Jakarta. Kedatangan tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan tata cara pengisian LHKPN.

Febri Diansyah selaku Juru Bicara KPK mengatakan, “Pagi sampai sore ini, Rabu 27/3/2019. KPK datang ke DPRD DKI untuk membantu melakukan pendampingan pengisian LHKPN disana.” Ia juga menyebutkan jika kedatangan tim tersebut karena ada permintaan dari pihak DPRD DKI Jakarta terkait pengisian LHKPN. Pihak DPRD mengirimkan surat permohonan pendampingan pengisian LHKPN.

“Hal ini berangkat dari rendahnya data pelaporan LHKPN tahun lalu di DPRD DKI, yaitu 0%. Yang berarti semua anggota DPRD DKI belum melaporkan kekayaannya secara periodik di tahun 2018 lalu,” ungkap Febri menjelaskan.

Permintaan pendampingan dari DPRD DKI tersebut disambut baik oleh lembaga antirasuah. Kemudian Febri juga menyampaikan jika satu tim dari Direktorat PP LHKPN telah ditugaskan untuk mengawal. Selain itu mereka juga akan mendampingi legislator DKI untuk mengisi laporan harta kekayaan mereka.

“Rencana hari ini kegiatan dilakukandi Ruang Rapat Staff Ahli DPRD DKI, di lantai 9,” kata Febri melanjutkan.

Sampai dengan hari ini, Rabu 27 Maret 2019, menurut Febri, tercatat 9 anggota wakil rakyat DKI menym=ampaikan LHKPN melalui e-LHKPN yang diakses secara online. Dengan demikian, maka tingkat kepatuhannya baru sekitar 7,89%.

“Kedatangan KPK ke DPRD DKI ini adalah salah satu bentuk upaya lebih aktif atau ‘jemput bola’. Hal ini dilakukan untuk membantu pata PN melaporkan harta kekayaannya,” jelas Febri.

Batas Waktu LHKPN

KPK memberi himbauan kepada seluruh penyelenggara negara agar segera melaporkan harta kekayaannya secar periodik. Batas waktu penyerahan LHKPN masih tersisa 5 hari lagi. Ketika diminta konfirmasi, Selasa (26/3/2019) Febri mengatakan, “Batas waktu pelaporan periodik 31 Maret 2019. Masih lebih dari setengah penyelenggara negara belum melaporkan kekayaannya.”

Dalam beberapa hari ini, memang ada peningkatan pelaporan LHKPN dari berbagai instansi, seperti yang dikatakan Febri. Namun, menjelang 1 minggu terkahir, tingkat kepatuhan pelaporan masih belum mencapai setengah dari jumlah seluruh wajib lapor.

“Masih 46,47% penyelenggara negara yang melaporkan kekayaannya. Kami sekali lagi mengingatkan agar para penyelenggara negara, yang telah masuk kategori wajib lapor agar melaporkan kekayaannya ke KPK,” kata Febri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *